Senin, 18 April 2011

petunjuk pengisian spt


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MEMPUNYAI PENGHASILAN : DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DALAM NEGERI LAINNYA YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL (FORMULIR 1770 S) PETUNJUK UMUM Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya. 2. SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan. 4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (download) melalui website www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir. 5. Penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan (Drop Box) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. 6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
2
8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPh Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal tersebut.
9. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan. Pemberitahuan harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
10. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
11. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3
PETUNJUK PENGISIAN
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010 menggunakan format yang dapat dibaca dengan
menggunakan mesin scanner, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Jika WP membuat sendiri formulir SPT Tahunan, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat
hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat di-scan.
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal 70 gram.
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
4. Kolom Identitas:
Bagi WP yang mengisi menggunakan mesin ketik, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur
(seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha, dan Negara Domisili Kantor Pusat (khusus BUT))
kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk
isian yang terstruktur (seperti: NPWP, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.
Contoh Pengisian:
NPWP :
NAMA WP : K A R T O N O
Jenis Usaha : P E G A W A I N E G E R I S I P I L
No. Telepon :
Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.
5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).
b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN
125,50)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 0 0 0
0 7 2 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8
4
LAMPIRAN - I (FORMULIR 1770 S - I)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. NOMOR – Kolom (1) Cukup jelas. JENIS PENGHASILAN - Kolom (2) Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti: Angka 1 - BUNGA Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa. (Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh) Angka 2 - ROYALTI Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:
1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.
(Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh)an Pasal 8 UU PPh) Angka 3 - SEWA Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat (Pasal 4 ayat (1) huruf i,dan Pasal 23 UU PPh). Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:
a. Hadiah undian
Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian. b. Hadiah dan penghargaan perlombaan Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari:
5
- perlombaan olah raga; - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya; - kuis di televisi/radio; - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya. c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk. d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan. Yang dilaporkan dalam Lampiran I Formulir 1770 S-I Bagian A Nomor 4 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II Formulir 1770 S-II Bagian A No. 4 (Hadiah Undian). Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang: a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi; b. diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa. (Keputusan Menkeu Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan). Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk :
1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
(Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 UU PPh) Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya:
1. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
2. keuntungan karena pembebasan utang;
3. penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
4. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
5. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
6. penghasilan dari anak/anak angkat yang belum dewasa.
(Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh) JUMLAH PENGHASILAN – Kolom (3) Diisi dengan jumlah penghasilan untuk setiap jenis penghasilan. JUMLAH BAGIAN A Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah keseluruhan penghasilan neto kolom (3) dari masing-masing jenis penghasilan.
6
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan:
1. isteri yang telah hidup berpisah;
2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri. NOMOR - Kolom (1) Cukup jelas. JENIS PENGHASILAN - Kolom (2) Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti: Angka 1 - BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH Bantuan/sumbangan/hibah yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994 tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan Sepanjang Tidak Dalam Rangka Hubungan Kerja, Hubungan Usaha, Hubungan Kepemilikan atau Hubungan Penguasaan Diantara Pihak-pihak yang Bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 UU PPh). Angka 2 - WARISAN Cukup Jelas. Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh). Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa (Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh). Angka 5 - BEASISWA Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. (Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009) Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 5 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.
7
JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3) Angka 1 dan Angka 2 – BANTUAN/SUMBANGAN/WARISAN Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
b. Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:
1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau
2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
d. Dalam hal harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan. (Pasal 4 ayat (3) UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan). Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Angka 5 - BEASISWA Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8
(Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009). Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 5. JUMLAH BAGIAN B Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak. BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH Bagian ini merupakan rincian angsuran Pajak Penghasilan berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak (Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan). NOMOR - Kolom (1) Cukup jelas. NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2) Kolom ini diisi dengan nama masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak. NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK - Kolom (3) Kolom ini diisi dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak. NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN - Kolom (4) Kolom ini diisi sesuai dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain. TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN – Kolom (5) Kolom ini diisi sesuai dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan format penulisan dd/mm/yy. JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6) Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu : PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP). PPh PASAL 21 PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap isteri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final. PPh PASAL 22 PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:
a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
9
c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD) kecuali badan-badan tersebut pada butir d;
d. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Asset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul;
h. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
(Pasal 22 UU PPh 2008, Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008). PPh PASAL 23 PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 UU PPh 2008) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh PASAL 24 PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar /dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Penghitungan “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan”, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri). PPh PASAL 26 Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang PPh, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 – A1
10
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan. JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7) Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. JUMLAH BAGIAN C Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut pada Kolom (7).
11
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
BAGIAN A: PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL Formulir ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar/dipotong/dipungut oleh pihak lain dan bersifat final, kecuali penghasilan:
1. Isteri yang telah hidup berpisah;
2. Isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. Isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
yang harus dilaporkan sendiri dalam SPT Tahunan PPh isteri. NOMOR - Kolom (1) Cukup jelas. SUMBER/JENIS PENGHASILAN - Kolom (2) Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti: Angka 1 - BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI dan Surat Berharga Negara (SBN) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan MenKeu No. 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Surat Berharga Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Angka 2 - BUNGA/DISKONTO OBLIGASI Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Angka 3 - PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK Penjualan Saham Di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Angka 4 - HADIAH UNDIAN Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian, dan Keputusan Dirjen Pajak. Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.
LAMPIRAN – II (FORMULIR 1770 S - II)
12
Angka 5 - PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Angka 6 - HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD Honorarium atas beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/ KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiun atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Angka 7 - PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008. Angka 8 - SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah Penghasilan dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Angka 9 - BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("Built Operate And Transfer"). Angka 10 – BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, berdasarkan
13
Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Angka 11 - PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan sebagai objek pajak sehubungan dengan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 5. Jadi kolom ini tidak perlu diisi. Angka 12 - DIVIDEN Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:
1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. pembagian laba dalam bentuk saham;
5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11. pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi; dan
12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
(Pasal 17 ayat (2c) UU PPh Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) Angka 13 - PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh isteri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh. Angka 14 – PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 13. DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3) Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto untuk setiap sumber/jenis penghasilan. PPh TERUTANG - Kolom (4) Diisi dengan jumlah PPh terutang untuk setiap sumber/jenis penghasilan. JUMLAH BAGIAN A Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah PPh terutang pada kolom (4) dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.
14
BAGIAN B: HARTA PADA AKHIR TAHUN Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta yang dimiliki: 1. isteri yang telah hidup berpisah; 2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; 3. isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri. NOMOR - Kolom (1) Cukup jelas. JENIS HARTA - Kolom (2)
Kolom ini diisi dengan tambahan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak dan dicantumkan sesuai dengan jenis harta, misalnya: Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah); Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan); Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya); Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya; Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri, Piutang, dan sebagainya dicantumkan secara global; Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper, dan sebagainya) dicantumkan secara global; Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, time sharing dan sejenisnya); Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global; Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global.
TAHUN PEROLEHAN - Kolom (3) Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. HARGA PEROLEHAN - Kolom (4) Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. KETERANGAN - Kolom (5) Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB. JUMLAH BAGIAN B Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (4). Contoh pengisian harta pada akhir tahun:
NO
JENIS HARTA
TAHUN PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN (Rupiah)
KETERANGAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Rumah Luas xxx m2 Jl. Veteran No. 6, Solo
1995
80.000.000
NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.
Mobil (BMW, 2000)
2000
250.000.000
BPKB No: H-623441
3.
Deposito (Bank Bali)
1998
50.000.000
Jumlah Bagian B
JBB
590.000.000
15
BAGIAN C: KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah kewajiban/utang pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali kewajiban/utang yang dimiliki : 1. isteri yang telah hidup berpisah; 2. isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; 3. isteri yang menghendaki untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh isteri. Ilustrasi: Seorang Wajib Pajak pada Tahun 2007 meminjam sejumlah uang kepada Bank Rakyat Indonesia Gatot Subroto sebesar Rp. 100.000.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2009 sisa pinjaman yang masih harus dilunasi oleh Wajib Pajak tersebut kepada Bank BRI adalah sebesar Rp. 20.000.000,00. Contoh pengisian Kewajiban/Utang pada kolom (5) :
NO
NAMA PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN
TAHUN PEMINJAMAN
JUMLAH
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Bank BRI
Jl. Jend. Gatot Subroto
2007
Rp.20.000.000
2.
………….
……………
……
………………
JUMLAH BAGIAN C
JBC
Rp.20.000.000
NOMOR - Kolom (1) Cukup jelas. NAMA PEMBERI PINJAMAN - Kolom (2) Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman. ALAMAT PEMBERI PINJAMAN - Kolom (3) Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman. TAHUN PEMINJAMAN - Kolom (4) Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman. JUMLAH - Kolom (5) Kolom ini diisi dengan besarnya kewajiban/utang yang dimiliki, termasuk utang bunga. JUMLAH BAGIAN C Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada akhir tahun pada kolom (5) BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak, yaitu anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. NOMOR - Kolom (1) Cukup jelas. NAMA – Kolom (2) Kolom ini diisi dengan nama anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya. TANGGAL LAHIR – Kolom (3) Kolom ini diisi dengan tanggal lahir anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya dengan format penulisan dd/mm/yy.
16
HUBUNGAN KELUARGA – Kolom (4) Kolom ini diisi dengan status hubungan keluarga Wajib Pajak dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya. Misalnya anak kandung, anak angkat, orang tua, mertua. PEKERJAAN – Kolom (5) Kolom ini diisi dengan jenis pekerjaan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sepenuhnya.
17
INDUK SPT (FORMULIR 1770 S)
MEMPUNYAI PENGHASILAN : DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DALAM NEGERI LAINNYA YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
TAHUN PAJAK Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.
Contoh : Tahun Pajak 2010
2
0
1
0
Kotak ( ) SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan “ Ke-….” diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan “ Ke-....” tersebut tidak perlu diisi. IDENTITAS N P W P Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP. NAMA WAJIB PAJAK Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP. PEKERJAAN Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap. KODE LAPANGAN USAHA (KLU) Diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-34/PJ./2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. NOMOR TELEPON DAN FAKSIMILI Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak. PERUBAHAN DATA Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Apabila ada perubahan data agar melampirkan perubahan data yang terbaru dalam lampiran tersendiri. Huruf A : PENGHASILAN NETO Angka 1 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN Diisi sesuai dengan Bukti Potong Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain. Jika Wajib Pajak membayar iuran pensiun sendiri (tidak melalui pemberi kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh, maka agar iuran pensiun tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto maka Wajib Pajak harus menggunakan formulir 1770. Angka 2 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A. Angka 3 - PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut:
18
PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI
No.
NAMA DAN ALAMAT SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI
JENIS PENGHASILAN
PENGHASILAN NETO (Rupiah)
PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)
PPh PASAL 24*) (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
JUMLAH
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK
Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
Jumlah penghasilan dari LN
x Total PPh terutang
Penghasilan Kena Pajak
Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (ordinary credit per country basis). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh. Cara Pengisian:
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
 Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat sumber/pemberi penghasilan di luar negeri.
 Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.
 Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
 Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
 Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 UU PPh sebagaimana dijelaskan di atas.
Contoh penghitungan: Wajib Pajak X (laki-laki, menikah, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2010 sebesar Rp 125.000.000,00 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp 25.000.000,00. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp 3.750.000,00. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Jumlah penghasilan neto .................................................. Rp 150.000.000,00 PTKP (K/2) Rp 19.800.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 130.200.000,00 PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh : 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 80.200.000,00 Rp 12.030.000,00 +/+ Jumlah Rp 14.530.000,00 PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal):
Rp 25.000.000,00
x Rp 14.530.000,00
. Rp 2.789.939,00
Rp 130.200.000,00
19
Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp. 2.789.939,00 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp. 3.750.000,00. Angka 4 - JUMLAH PENGHASILAN NETO Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 1 s.d. Angka 3. Angka 5 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah. (Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan). Contoh : Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp 2.000.000,00 per bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai : Penghasilan Bruto Rp 24.000.000,00 Biaya Jabatan Rp 1.200.000,00 -/- Penghasilan Neto Rp 22.800.000,00 Zakat atas Penghasilan 2,5% Rp 570.000,00 Catatan: Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan neto adalah sebesar Rp. 570.000,00 Angka 6 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN YANG SIFATNYA WAJIB Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5. Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK Angka 7 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Bagian ini diisi dengan penghasilan tidak kena pajak yang besarnya adalah sebagai berikut :
a. Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
b. Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
c. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal:
c.1. bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha / pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa. c.2. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas. c.3. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
d. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, Angka 7 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Catatan : Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu: TK/ adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
20
K/ adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP. K/I/ adalah kawin, isteri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP. PH/ adalah Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan. HB/ adalah Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
Contoh : K/ 0 adalah kawin tanpa tanggungan K/ 2 adalah kawin + 2 orang tanggungan K/I/ 3 adalah kawin + isteri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dalam Tahun Pajak (Pasal 7 UU PPh) Angka 8 - PENGHASILAN KENA PAJAK Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7. Bagi Wajib Pajak yang kawin pisah harta dan penghasilan atau isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, Angka 8 baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Huruf C : PPh TERUTANG Angka 9 - PPh TERUTANG Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
sampai dengan Rp50.000.000,00 di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00 di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 di atas Rp500.000.000,00
5% 15% 25% 30%
Catatan : Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:
Penghasilan Neto 1 tahun........................................................ Rp96.800.000,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak ................................................ Rp21.120.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak ........................................................... Rp75.680.000,00 Pajak Penghasilan yang terutang : 5% x Rp50.000.000,00............................................................ Rp 2.500.000,00 15% x Rp25.680.000,00.................. ........................ ................ Rp 3.852.000,00 -/- Jumlah ....................................................................................... Rp 6.352.000,00
21
2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2010 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d. Desember 2010 sebesar Rp 4.710.715,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut:
Penghasilan 3 bulan Rp 4.710.715,00 Penghasilan 1 tahun:
12
x Rp 4.710.715,00
Rp 18.842.860,00
3
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 15.840.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 3.002.860,00 Dibulatkan menjadi (untuk penerapan tarif) Rp 3.002.000,00 Pajak penghasilan yang terutang 1 tahun = 5% x Rp3.002.000,00 ..............................................................Rp 150.100,00 Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2010 (3 bulan)
3
x Rp150.100,00......................................
...........................Rp 37.525,00
12
3. Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2010 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus kawin pisah harta dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan isteri adalah sebagai berikut :
Penghasilan Neto suami Rp 219.608.000,00 Penghasilan Neto isteri Rp 109.192.000,00 +/+ Penghasilan Neto gabungan Rp 328.800.000,00 PTKP (K/I/3) Rp 36.960.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 291.840.000,00 PPh terutang gabungan (suami dan isteri) : 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 41.840.000,00 Rp 10.460.000,00 +/+ Jumlah Rp 42.960.000,00 a. PPh terutang untuk suami:
Rp 219.608.000,00
x Rp 42.960.000,00
Rp 28.693.308,00
Rp 328.800.000,00
b. PPh terutang untuk SPT isteri:
Rp 109.192.000,00
x Rp 42.960.000,00
Rp 14.266.692,00
Rp 328.800.000,00
4. Dalam hal suami – isteri telah hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Kena Pajak-nya dilakukan sendiri-sendiri (menggunakan 2 (dua) SPT Tahunan PPh WP OP yang berbeda). PTKP bagi suami dan isteri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut :
Seorang Wajib Pajak (suami) dalam tahun 2010 menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan isterinya menerima atau memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp 109.192.000,00.
22
a. Penghitungan PPh terutang bagi suami:
Penghasilan Neto suami Rp 219.608.000,00 PTKP (TK/3) Rp 19.800.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 199.808.000,00 PPh terutang suami: 5 % x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 149.808.000,00 Rp 22.471.200,00 +/+ Jumlah Rp 24.971.200,00 b. Penghitungan PPh terutang bagi isteri: Penghasilan Neto isteri Rp 109.192.000,00 PTKP (TK) Rp 15.840.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 93.352.000,00 PPh terutang isteri : 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 43.352.000,00 Rp 6.502.800,00 +/+ Jumlah Rp 9.002.800,00 Angka 10 – PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/ pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan. Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini. Contoh: Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2009 dari X Ltd. di luar negeri sebesar Rp 200.000.000,00 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp 40.000.000,00). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2009 dan pajak atas dividen sebesar Rp 40.000.000,00 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2010, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000,00). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp 10.000.000,00 tersebut diisikan dalam Angka 10 ini menambah PPh terutang tahun 2010. Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Angka 11 - JUMLAH PPh TERUTANG Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10. Huruf D : KREDIT PAJAK Angka 12 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI Diisi dari Formulir 1770 S-I JUMLAH BAGIAN C kolom (7). Angka 13 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.
23
Angka 14 - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh PASAL 25
Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk STP Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Contoh: Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut : Angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Rp 2.000.000,00 Telah dibayar Rp 1.500.000,00 -/- Kurang dibayar Rp 500.000,00 Sanksi administrasi berupa bunga Rp 20.000,00 Sanksi administrasi berupa denda Rp 100.000,00 +/+ Jumlah yang harus dibayar . Rp 620.000,00 Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp 500.000,00 (hanya pokok pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan. Termasuk juga pembayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam Tahun Pajak yang bersangkutan tidak termasuk isteri, anak/anak angkat dari pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam rangka hubungan kerja, seperti ekspatriat berlibur kembali ke negaranya, maka pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/anak angkat dari pegawai tersebut (Pasal 25 ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri). Angka 15 - JUMLAH KREDIT PAJAK Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.c. Huruf E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR Angka 16 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A) Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata “NIHIL” pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia. Angka 17 - PERMOHONAN Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 16. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kanwil DJP bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
24
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
(Pasal 17C UU KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak). Selain kriteria di atas dapat juga diberikan pendahuluan pengembalian kelebihan pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
(Pasal 17D UU KUP dan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009) Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Angka 18 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya. Penghasilan neto tahun 2010 Rp 119.585.000,00 Zakat atas Penghasilan 2,5% Rp 2.989.625,00 -/- Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan Rp 116.595.375,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Rp 21.120.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 95.475.375,00 Penghasilan Kena Pajak (pembulatan) Rp 95.475.000,00 PPh Terutang : 5% x Rp 50.000.000,- Rp 2.500.000,00 15% x Rp 45.475.000,- Rp 6.821.250,00 +/+ Jumlah PPh terutang Rp 9.321.250,00 Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun 2010 Rp 3.250.000,00 -/- Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 6.071.250,00 Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011 (1/12 x Rp. 6.071.250,00) Rp 505.938,00 JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.
a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.
b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.
Ilustrasi:
1. Terdapat penghasilan tidak teratur.
Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak 2010, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.
25
Contoh : Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010: Penghasilan Neto seluruhnya Rp 516.800.000,00 Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Rp 51.250.000,00 Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil sebesar Rp 60.000.000,00) Rp 3.600.000,00 Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011: Penghasilan Neto seluruhnya Rp 516.800.000,00 Penghasilan Neto tidak teratur Rp 60.000.000,00 -/- Penghasilan Neto teratur Rp 456.800.000,00 PTKP (K/3) Rp 21.120.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 435.680.000,00 PPh Terutang: 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.000,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 185.680.000,00 Rp 46.420.000,00 +/+ Jumlah PPh terutang Rp 78.920.000,00 Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2010 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil) Rp 51.250.000,00 -/- Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 27.670.000,00 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011 (1/12 x Rp 27.670.000,00) Rp 2.305.833,00
2. Terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.
Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan setoran pajak untuk Tahun Pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan. Contoh : Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2010 : Penghasilan neto Rp 119.585.000,00 Zakat atas Penghasilan 2,5% Rp 2.989.625,00 -/- Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atas penghasilan Rp 116.595.375,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Rp 21.120.000,00 -/- Penghasilan Kena Pajak Rp 95.475.375,00 Penghasilan Kena Pajak (pembulatan) Rp 95.475.000,00 PPh Terutang : 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 45.475.000,00 Rp 6.821.250,00 +/+ Jumlah PPh terutang Rp 9.321.250,00 Jumlah PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 Tahun 2010 Rp 3.250.000,00 -/- Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak Rp 6.071.250,00 Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2011 (1/12 x Rp 6.071.250,00) Rp 505.938,00 Perhatian :
1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.
26
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tentang Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus untuk Beberapa Bulan.
Huruf G : LAMPIRAN Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak. Huruf a – Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 Wajib dilampirkan oleh semua Wajb Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Huruf b – Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29 Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir ( nihil ). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media e–payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. Huruf c – Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT. (Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) UU KUP) Huruf d – Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri Contoh Perhitungan : Data Nama : Hendra Sialagan NPWP : 08.296.172.2.007.000 Pekerjaan : Dagang Tekstil/Direktur CV Inovasi Status : Menikah Tanggungan : 1 orang anak (PTKP K/I/1) Tahun 2010 Peredaran bruto atau omzet dari usaha dagang tekstil Hendra Sialagan adalah Rp1.000.000.000,00 (berdasarkan KEP-536/PJ/2000, persentase norma perkiraan penghasilan neto atas usaha dagang tekstil adalah 30%). Penghasilan lainnya pada tahun 2010 adalah :
1. Jasa angkutan darat (angkutan kota), (berdasarkan KEP-536/PJ/2000, persentase norma perkiraan penghasilan neto atas jasa angkutan darat adalah 25%) dengan omzet sebesar Rp400.000.000,00
2. Gaji bersih sebagai direktur di CV Inovasi sebesar Rp 44.400.000,00
3. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar Rp38.000.000,00. (Hendra Sialagan membeli perhiasan emas seharga Rp40.000.000,00 dan kemudian dijual seharga Rp78.000.000,00)
Data tambahan, Bahwa Hendra Sialagan memiliki isteri bernama Megan Susilawati dan mempunyai NPWP 07.890.123.4.567.000 (NPWP sendiri yang terpisah dengan suami) dan menerima penghasilan neto selama pada tahun 2010 total sebesar Rp141.000.000,00 yang berasal dari :
1. Penghasilan sebagai karyawan (Rp129.000.000,00)
2. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs (Rp12.000.000,00)
27
Dari data tersebut maka perhitungan PPh bagi Hendra Sialagan dan istrinya Megan Susilawati yang masing-masing memiliki NPWP tersendiri dibuatkan lembar perhitungan sendiri seperti di bawah ini. Contoh Lampiran Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri:
28
1.
2.
3.
4.
PENGHASILAN NETO ISTERI
1.
2.
JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI (A + B)
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ( K / I / 1 )
PENGHASILAN KENA PAJAK (C - D)
F.
1.
2.
3.
4.
TOTAL PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (GABUNGAN)
G. PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI ((A : C) x F)
(Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12
Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)
H. PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI ((B : C) x F)
(Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12
Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)
Tempat, Tanggal Pembuatan
NAMA
NPWP 0 8 . 2 9 6 . 1 7 2 . 2 - 0 0 7 . 0 0 0
TANDA TANGAN
NAMA
NPWP 0 7 . 8 9 0 . 1 2 3 . 4 - 5 6 7 . 0 0 0
TANDA TANGAN
25% X 2 50.000.000 =
30% X 89.080.000 = 26.724.000
121.724.000
5% X 50.000.000 =
PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (GABUNGAN)
15% X 2 00.000.000 =
E.
PENGHASILAN SEBAGAI KARYAWAN 129.000.000
KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS 12.000.000
JUMLAH PENGHASILAN NETO ISTRI
NILAI (Rupiah)
B.
C.
D.
141.000.000
PENGHASILAN NETO SUAMI
JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI
A.
10 Maret 2011
482.400.000
USAHA DAGANG TEKSTIL
USAHA ANGKUTAN
KEUNTUNGAN PENJUALAN PERHIASAN EMAS
PEKERJAAN (SEBAGAI DIREKTUR)
300.000.000
100.000.000
38.000.000
44.400.000
2.500.000
30.000.000
62.500.000
Jakarta
Hendra Sialagan
Megan Susilawati
M egan Susilawati
Hendra Sialagan
LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI
SUAMI
ISTERI
URAIAN
623.400.000
34.320.000
589.080.000
94.192.585
27.531.415
29
Huruf e - Lampiran Lainnya: Seperti Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan lain-lain. PERNYATAAN Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.
30
DAFTAR PERATURAN PERPAJAKAN No. Jenis Peraturan Nomor Tanggal Tentang
1.
Undang-Undang
28
17/07/2007
Perubahan Ketiga atas atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2.
Undang-Undang
16
25/03/2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3.
Undang-Undang
36
23/09/2008
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
4.
Peraturan Pemerintah
80
28/12/2007
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
5
Peraturan Pemerintah
45
26/12/1994
Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Angkatan Bersenjata RI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
6
Peraturan Pemerintah
48
27/09/1994
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
7
Peraturan Pemerintah
14
29/06/1997
PPh atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
8
Peraturan Pemerintah
19
02/01/2009
PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri
9
Peraturan Pemerintah
132
15/09/2000
PPh atas Hadiah Undian
10
Peraturan Pemerintah
149
23/12/2000
Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
11
Peraturan Pemerintah
5
23/02/2002
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
12
Peraturan Pemerintah
47
21/09/2003
Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
13
Peraturan Pemerintah
27
04/04/2008
Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
14
Peraturan Pemerintah
71
11/04/2008
Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
31
No. Jenis Peraturan Nomor Tanggal Tentang
15
Peraturan Pemerintah
16
02/09/2009
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
16
Peraturan Pemerintah
18
02/09/2009
Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek PPh
17
Peraturan Pemerintah
15
02/09/2009
PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
18
Peraturan Menteri Keuangan
181/PMK.03/2007
28/12/2007
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
19
Peraturan Menteri Keuangan
152/PMK.03/2009
29/09/2009
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
20
Peraturan Menteri Keuangan
210/PMK.03/2008
12/11/2008
Perubahan KMK Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
21
Peraturan Menteri Keuangan
210/PMK.03/2008
12/11/2008
Peraturan Pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
22
Peraturan Menteri Keuangan
192/PMK.03/2007
28/12/2008
Tata cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
23
Peraturan Menteri Keuangan
244/PMK.03/2008
31/12/2008
Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh
24
Peraturan Menteri Keuangan
243/PMK.03/2008
31/12/2008
Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
25
Peraturan Menteri Keuangan
193/PMK.03/2007
28/12/2007
Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
26
Peraturan Menteri Keuangan
54/PMK.03/2009
27/03/2009
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
32
No. Jenis Peraturan Nomor Tanggal Tentang
27
Keputusan Menteri Keuangan
604/KMK.04/1994
21/12/1994
Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk sebagai Objek PPh
28
Keputusan Menteri Keuangan
636/KMK.04/1994
29/12/1994
Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota Angkatan Bersenjata RI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara dan Keuangan Daerah
29
Keputusan Menteri Keuangan
282/KMK.04/1997
20/06/1997
Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
30
Keputusan Menteri Keuangan
51/KMK.04/2001
01/02/2001
Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
31
Keputusan Menteri Keuangan
254/KMK.03/2001
30/04/2001
Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
32
Keputusan Menteri Keuangan
112/KMK.03/2001
03/06/2001
Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
33
Keputusan Menteri Keuangan
121/KMK.03/2002
01/04/2002
Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
34
Keputusan Menteri Keuangan
120/KMK.03/2002
02/04/2002
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
35
Keputusan Menteri Keuangan
164/KMK.03/2002
19/04/2002
Kredit Pajak Luar Negeri
36
Keputusan Menteri Keuangan
248/KMK.04/1995
21/06/2002
Perlakuan PPh terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built, Operate, and Transfer)
37
Peraturan Menteri Keuangan
255/PMK.03/2008
31/12/2008
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
38
Peraturan Menteri Keuangan
208/PMK.03/2009
10/12/2009
Perubanah atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus
33
No. Jenis Peraturan Nomor Tanggal Tentang
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan membuat laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
39
Peraturan Dirjen Pajak
PER-38/PJ/2008
24/09/2008
Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
40
Peraturan Dirjen Pajak
PER-31/PJ./2009
25/06/2009
Pedoman teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
41
Keputusan Dirjen Pajak
KEP-11/PJ./1995
02/02/1995
Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan, dan Warisan yang Memenuhi Syarat sebagai Bukan Objek PPh dari Wajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan
42
Keputusan Dirjen Pajak
KEP-214/PJ./2001
15/03/2001
Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan
43
Keputusan Dirjen Pajak
KEP-395/PJ./2001
13/06/2001
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan
44
Keputusan Dirjen Pajak
KEP-34/PJ./2003
14/02/2003
Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
45
Surat Edaran Dirjen Pajak
SE-13/PJ.23/1989
01/03/1989
Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus untuk Beberapa Bulan




Poskan Komentar